**SUKABUMI, JurnalUpdate.id** – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-23 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (1/10/2026). Rapat tersebut membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sekaligus penyampaian pandangan umum tujuh fraksi terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses pembentukan peraturan daerah dan pembahasan kebijakan anggaran yang akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027.
## Dua Raperda Masuk Tahap Persetujuan Bersama
Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi terkait Raperda tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha. Laporan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Iwan Ridwan, M.Pd.
Selanjutnya, Komisi III menyampaikan laporan mengenai Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri. Laporan tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Hj. Leni Liawati, S.Si.
Setelah kedua laporan komisi disampaikan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, penandatanganan berita acara persetujuan bersama, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Sukabumi.
Kedua Raperda tersebut memiliki ruang lingkup berbeda. Raperda Investasi dan Kemudahan Berusaha berkaitan dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri berkaitan dengan penataan kelembagaan badan usaha milik daerah di sektor pelayanan air minum.
## Tujuh Fraksi Sampaikan Pandangan Umum atas APBD 2027
Agenda berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Sebanyak tujuh fraksi menyampaikan pandangan, yakni Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, serta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Secara umum, pandangan fraksi-fraksi menyoroti kapasitas fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, kualitas pelayanan dasar, penguatan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi-fraksi juga menekankan pentingnya keterkaitan antara alokasi anggaran, program yang dijalankan, keluaran kegiatan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
### Fraksi Golkar dan PAN Soroti Kemandirian Fiskal
Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional yang disampaikan Asri Mulyawati, S.Pd., menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Sukabumi, terutama ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer.
Fraksi tersebut mendorong penguatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
Selain itu, perhatian diberikan pada efisiensi belanja, pemenuhan belanja wajib, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan pembiayaan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Penguatan pendapatan daerah dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
### Fraksi Gerindra Tekankan Pertanian, Agroindustri dan Infrastruktur
Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Hera Iskandar memberikan perhatian terhadap penerjemahan arah pembangunan agroindustri dan pariwisata ke dalam program yang konkret dan terukur.
Sejumlah catatan meliputi penguatan sektor pertanian, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jaringan irigasi, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penguatan kelembagaan petani, ketahanan pangan, dan konektivitas antarwilayah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti peningkatan PAD, kualitas pekerjaan infrastruktur, penguatan rantai pasok lokal, serta keterkaitan program pemerintah dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
### Fraksi PKB Dorong Optimalisasi PAD dan Ekonomi Desa
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Bayu Permana menekankan pentingnya optimalisasi PAD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Upaya tersebut antara lain melalui pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta pemanfaatan potensi pariwisata, pertambangan, perikanan, dan aset daerah.
Fraksi PKB turut memberikan catatan mengenai kualitas infrastruktur strategis, pengembangan agroindustri dan pariwisata, penguatan ekonomi desa, transparansi pengelolaan SiLPA dan dana cadangan, serta pengawasan APBD yang berorientasi pada hasil terukur.
### Fraksi PKS Soroti Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan Uden Abdunnatsir menyoroti kesiapsiagaan Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir dan tanah longsor.
Fraksi tersebut juga memberikan perhatian terhadap penataan kawasan permukiman dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Di sisi pendapatan, PKS mendorong peningkatan PAD melalui penguatan kapasitas dan kualitas pelayanan perangkat daerah yang bertugas mengelola pendapatan.
Aspek kesiapsiagaan bencana menjadi perhatian penting mengingat kebutuhan penanganan risiko bencana perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
### Fraksi PDI Perjuangan Tekankan Pemerataan Pembangunan
Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan H. Junajan Jajah Nurdiansyah, S.Pd., menyoroti keterkaitan kebijakan APBD dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Perhatian fraksi mencakup penguatan ekonomi desa, sektor pertanian, pariwisata, tata ruang, perlindungan kawasan sumber air, serta pengelolaan lingkungan.
Fraksi juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang terukur dan berorientasi pada hasil, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah di Kabupaten Sukabumi.
Pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar program pemerintah tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
### Fraksi Demokrat Soroti Jalan, Pendidikan dan Kesehatan
Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Saepulloh, S.E., memberikan perhatian pada pembangunan jalan dan jaringan irigasi dengan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, serta manfaat bagi masyarakat.
Di bidang pendidikan, fraksi menyoroti perbaikan gedung sekolah dan kesejahteraan guru agama serta guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Fraksi juga menaruh perhatian terhadap dukungan bagi ketua RT dan RW serta jaminan kesehatan masyarakat.
Selain pelayanan dasar, struktur belanja daerah, belanja modal, sumber pembiayaan, SiLPA, dan arah penggunaan anggaran turut menjadi catatan agar APBD tetap mendukung kebutuhan publik dan pembangunan daerah.
### Fraksi PPP Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan H. Andri Hidayana menempatkan APBD 2027 sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Pandangan fraksi meliputi penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, penataan ruang, perlindungan lingkungan, serta pemerataan pembangunan.
PPP juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang terukur dan akuntabel sehingga penggunaan anggaran dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
## PAD, Infrastruktur hingga Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
Berbagai pandangan tujuh fraksi memperlihatkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sukabumi dalam pembahasan Raperda APBD 2027.
Isu tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal dan PAD, efektivitas serta efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian dan agroindustri, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kesiapsiagaan bencana, penguatan ekonomi desa dan UMKM, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Catatan mengenai pendapatan daerah menjadi salah satu aspek penting karena kemampuan fiskal berpengaruh terhadap ruang gerak pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, usulan terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pengembangan ekonomi lokal menunjukkan pentingnya penyusunan prioritas anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi masing-masing wilayah.
Fraksi-fraksi juga menekankan agar setiap program memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Dengan demikian, pembahasan APBD tidak hanya berfokus pada besaran alokasi anggaran, tetapi juga pada efektivitas penggunaan dana publik dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
## Menjadi Bagian dari Tahapan Pembahasan APBD 2027
Penyampaian pandangan umum tujuh fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk mencermati kesesuaian antara kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, serta target program yang direncanakan.
Melalui fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan kebijakan anggaran dan regulasi daerah disusun sesuai kebutuhan pembangunan serta ketentuan yang berlaku.
Hasil pembahasan APBD 2027 diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.
JurnalUpdate.id — Tegas, Lugas, Berimbang.
