Jakarta, JurnalUpdate.id – Praktisi hukum, dosen, sekaligus Ketua Umum Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), Dr. Suriyanto, S.Pd., S.H., M.H., M.Kn., menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tidak dapat diukur dari banyaknya janji maupun slogan politik, melainkan dari kejujuran, integritas, dan kebenaran para pemimpin dalam menjalankan amanah.
Hal tersebut disampaikan Dr. Suriyanto dalam catatan kritisnya yang berjudul “Kesejahteraan Rakyat Tidak Diukur dengan Perkataan, Melainkan dari Kebenaran Orang-Orang yang Memimpinnya.”
Menurutnya, bangsa Indonesia sudah terlalu lama disuguhi janji-janji kesejahteraan setiap kali memasuki musim politik. Namun, realitas yang dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan masih sulit diperoleh, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara semakin menurun.
“Kesejahteraan bukan diukur dari banyaknya pidato atau spanduk yang dipasang. Kesejahteraan adalah ketika seorang ibu dapat berbelanja di pasar tanpa dihantui kenaikan harga, anak petani bisa bersekolah tanpa terkendala biaya, serta masyarakat memperoleh pelayanan publik yang layak,” tulisnya.
Dr. Suriyanto menilai, persoalan utama bukan terletak pada minimnya kebijakan pemerintah, melainkan pada lemahnya kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan yang hanya berorientasi pada pencitraan tidak akan pernah menghasilkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi diklaim meningkat, namun di sisi lain pedagang kecil masih berjuang mempertahankan usahanya di tengah tekanan inflasi dan menurunnya daya beli.
Lebih lanjut, Dr. Suriyanto menegaskan bahwa pemimpin yang benar harus berani membuka data kepada publik, transparan dalam pengelolaan anggaran, serta hadir langsung melihat kondisi pelayanan masyarakat, mulai dari antrean rumah sakit hingga kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan BPJS.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas membedakan antara retorika politik dengan kerja nyata. Kehadiran media sosial membuat setiap janji mudah diingat dan setiap kebijakan yang tidak tepat sasaran langsung mendapat sorotan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari rasa keadilan. Ketika hukum dianggap tajam kepada rakyat kecil namun tumpul kepada kalangan tertentu, maka harapan masyarakat terhadap negara akan terus menurun.
“Korupsi bukan sekadar hilangnya uang negara, tetapi hilangnya kepercayaan rakyat. Dana yang bocor untuk sekolah, jalan desa, maupun puskesmas sejatinya telah merampas masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Dr. Suriyanto menilai Indonesia memiliki seluruh potensi untuk menjadi negara yang sejahtera, mulai dari kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja, hingga budaya gotong royong. Namun, semua itu memerlukan pemimpin yang memiliki integritas, kejujuran, serta keberanian moral untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia pun mengajak seluruh penyelenggara negara agar membuka ruang kritik yang santun dan menjadikan pengawasan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Di akhir catatannya, Dr. Suriyanto mengajak seluruh elemen bangsa mengubah cara mengukur keberhasilan pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan bukan diukur dari banyaknya slogan maupun pidato, melainkan dari berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas pendidikan dan gizi anak, serta semakin ringannya beban hidup masyarakat kecil.
“Sejarah tidak akan mencatat seberapa lantang seorang pemimpin berbicara, tetapi seberapa banyak kehidupan rakyat yang menjadi lebih baik karena kepemimpinannya. Kesejahteraan rakyat tidak lahir dari perkataan menteri maupun DPR. Kesejahteraan lahir dari kebenaran orang-orang yang memimpinnya, yakni kebenaran dalam niat, kebenaran dalam bekerja, dan kebenaran dalam mempertanggungjawabkan amanah,” pungkasnya.(Red)
