Bandung, JurnalUpdate.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Barat mendesak PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi tenaga listrik menyusul masih sering terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.
Menurut BADKO HMI Jawa Barat, gangguan listrik yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis yang bersifat insidental. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dunia pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga roda perekonomian di wilayah selatan Jawa Barat.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan (LHKP) BADKO HMI Jawa Barat, Imam Maulana, mengatakan frekuensi pemadaman yang terus berulang menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem distribusi tenaga listrik yang berada di bawah tanggung jawab PLN UID Jawa Barat.
“Pemadaman yang terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Garut menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi secara serius terhadap keandalan jaringan distribusi. Masyarakat berhak mengetahui apakah persoalan tersebut disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang telah menurun, kurang optimalnya program pemeliharaan, keterbatasan kapasitas jaringan, atau faktor teknis lainnya,” tegas Imam.
Ia menilai, sebagai penyelenggara layanan distribusi tenaga listrik di Jawa Barat, PLN UID Jawa Barat memiliki tanggung jawab memastikan seluruh jaringan distribusi, gardu distribusi, penyulang (feeder), hingga infrastruktur pendukung lainnya berada dalam kondisi andal agar kontinuitas pasokan listrik kepada masyarakat tetap terjaga.
Namun hingga kini, lanjut Imam, masyarakat belum memperoleh penjelasan teknis yang komprehensif mengenai penyebab utama pemadaman berulang tersebut. Informasi yang diterima publik umumnya hanya sebatas pemberitahuan adanya gangguan, tanpa disertai penjelasan mengenai akar persoalan, langkah perbaikan permanen, maupun target waktu penyelesaiannya.
Menurutnya, transparansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan publik. Karena itu, PLN UID Jawa Barat diminta membuka informasi secara jelas mengenai penyebab gangguan, lokasi jaringan yang bermasalah, progres pembenahan infrastruktur, hingga langkah mitigasi yang tengah dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian atas kualitas layanan yang diterimanya.
BADKO HMI Jawa Barat juga menilai audit yang dilakukan tidak boleh hanya berfokus pada titik gangguan saat pemadaman terjadi, tetapi harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), gardu distribusi, penyulang, sistem proteksi distribusi, efektivitas program pemeliharaan preventif maupun korektif, kecukupan investasi infrastruktur distribusi, hingga kecepatan respons petugas dalam menangani gangguan di lapangan.
Selain itu, organisasi tersebut meminta PLN UID Jawa Barat mempublikasikan indikator keandalan pelayanan distribusi, termasuk data frekuensi dan durasi pemadaman di wilayah selatan Jawa Barat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) BADKO HMI Jawa Barat, M. Akbar Rizal Hendrawan, menegaskan bahwa audit harus difokuskan pada aspek distribusi tenaga listrik karena persoalan yang dikeluhkan masyarakat terjadi pada tahap pelayanan akhir kepada pelanggan.
“Audit harus mampu menjawab apakah jaringan distribusi yang ada masih memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat, bagaimana kondisi gardu distribusi dan penyulang, apakah program pemeliharaan berjalan optimal, serta apakah terdapat kebutuhan percepatan investasi infrastruktur distribusi di wilayah selatan Jawa Barat,” ujarnya.
Akbar menambahkan, kondisi geografis wilayah selatan Jawa Barat yang berbukit dan memiliki bentang alam cukup menantang membutuhkan sistem distribusi yang lebih tangguh serta didukung pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil audit harus mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat jaringan distribusi, meningkatkan kapasitas infrastruktur, dan mempercepat penanganan gangguan agar pemadaman berulang tidak terus terjadi.
Imam Maulana menambahkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik. Pemadaman listrik yang berlangsung berulang telah berdampak terhadap pelaku usaha mikro, pelayanan kesehatan, kegiatan belajar mengajar, pelayanan pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keandalan distribusi listrik merupakan indikator kualitas pelayanan publik. Ketika masyarakat terus mengalami pemadaman tanpa kepastian penyelesaian, maka PLN UID Jawa Barat perlu memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus menyampaikan peta jalan pembenahan infrastruktur distribusi yang sedang dan akan dilaksanakan,” katanya.
BADKO HMI Jawa Barat juga mengingatkan agar PLN UID Jawa Barat memastikan pemenuhan hak-hak pelanggan sesuai ketentuan (Red)
